Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita tengah menjadi perhatian publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa pekan terakhir. Perbincangan tersebut muncul tidak hanya karena isi film yang mengangkat persoalan sosial di Papua, tetapi juga karena akibat sejumlah agenda nonton bareng (nobar) yang dihentikan di beberapa daerah.
Film ini digarap oleh Sineas Dokumenter Indonesia, Dandhy Dwi Laksono bersama Cypri Paju Dale. Keduanya dikenal melalui karya dokumenter yang banyak membahas isu sosial, lingkungan, serta kehidupan masyarakat adat. Dalam Pesta Babi, penonton diperlihatkan kondisi kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan yang berkaitan dengan pembangunan dan perubahan sosial di wilayah tersebut.
Judul Pesta Babi merepresentasikan tradisi budaya masyarakat Papua yang menjadikan pesta bakar babi sebagai simbol kebersamaan dan identitas budaya. Sebagai informasi, menurut Stuart Hall, film dokumenter tidak hanya menampilkan realitas sosial, tetapi juga membangun makna melalui sudut pandang, narasi, dan gambaran kehidupan masyarakat yang diangkat dalam cerita. Sedangkan, Pierre Bourdieu menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk kekerasan simbolik, yakni dominasi yang kerap dianggap wajar dengan alasan menjaga kondusifitaskondusivitas masyarakat.
Selain menampilkan unsur budaya lokal, film ini juga menghadirkan pembahasan mengenai persoalan lingkungan, konflik lahan, serta dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Tema yang diangkat membuat film tersebut memunculkan beragam tanggapan dari publik sejak awal penayangannya.
Perbincangan mengenai film ini semakin berkembang setelah beberapa kegiatan nobar dan diskusi dilaporkan dihentikan di sejumlah daerah, termasuk di Kota Ternate, Maluku Utara. Agenda pemutaran film di Universitas Khairun (Unkhair) dihentikan oleh aparat dengan pertimbangan menjaga kondusifitas masyarakat dan persoalan perizinan kegiatan. Sejumlah kampus di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, seperti Universitas Mataram (Unram), Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma), dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram membatalkan agenda pemutaran film karena alasan administratif dan keamanan.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa tidak ada instruksi resmi dari TNI untuk menghentikan kegiatan nobar Pesta Babi. “Ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya kan, itu mereka, tidak ada instruksi langsung,” ujar Maruli, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Keputusan penghentian acara dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerintah daerah dan situasi keamanan di masing-masing wilayah.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai penghentian nobar menjadi bagian dari dinamika diskusi publik terhadap karya dokumenter. Tanggapan tersebut ramai muncul di media sosial dan forum diskusi daring, sehingga membuat film Pesta Babi semakin banyak dibicarakan masyarakat. Fenomena ini juga memunculkan rasa penasaran publik terhadap isi dan pesan yang disampaikan dalam film.
Kontroversi yang muncul justru membuat nama Pesta Babi semakin dikenal luas di media sosial. Sejumlah potongan video, ulasan penonton, hingga diskusi mengenai isi film ramai beredar di berbagai platform digital. Situasi tersebut menunjukkan bahwa polemik yang menyertai sebuah karya sering kali membuat perhatian publik semakin meningkat terhadap film.
Film dokumenter kerap digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Perdebatan yang muncul di sekitar Pesta Babi menunjukkan bahwa karya dokumenter masih mampu memunculkan perhatian publik sekaligus membuka ruang diskusi mengenai isu-isu yang diangkat di dalamnya.
Penulis : Yuriken Dewi
Editor : Annisa Cardina
Dokumentasi : detik.com
Sumber: IDNTimes.com, Manaberita.com, dan Antaranews.com
