Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital akan mengimplementasikan kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun mulai tanggal 28 Maret 2026. Tahap awal penerapan dilakukan dengan menonaktifkan akun pengguna yang teridentifikasi berusia di bawah batas tersebut pada sejumlah platform digital. Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pelopor non-Barat yang mengambil tindakan tegas dalam perlindungan anak di era digital.
Kebijakan ini akan diterapkan pada platform berisiko tinggi, khususnya media sosial dan layanan jejaring. Beberapa di antaranya adalah YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox. Pemilihan platform ini berdasarkan analisis risiko yang menunjukkan tingginya paparan konten tidak sesuai dan interaksi yang berpotensi membahayakan bagi anak-anak.
Di balik daftar platform tersebut, terdapat pertimbangan mendalam terkait fitur-fitur yang dimiliki setiap layanan, seperti kemampuan berbagi konten secara real-time, fitur obrolan pribadi, dan algoritma yang cenderung memprioritaskan konten yang viral namun tidak selalu sesuai untuk kelompok usia muda. Selain itu, platform game seperti Roblox juga masuk dalam daftar karena seringkali menjadi sarana interaksi sosial yang melampaui batasan permainan itu sendiri.
Kebijakan ini didukung oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Aturan ini tidak hanya mengatur tentang akses, tetapi juga menjadi pedoman teknis bagi penyelenggara platform dalam menjalankan kewajiban perlindungan anak, seperti verifikasi usia, moderasi konten, dan pengelolaan data pribadi anak.
Langkah ini diambil mengingat meningkatnya ancaman di ruang digital bagi anak, seperti perundungan siber, paparan pornografi, penipuan online, dan adiksi digital. Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak di bawah usia 16 tahun memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap dampak negatif media sosial – mulai dari gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, hingga perubahan pola pikir yang dipengaruhi oleh konten yang tidak sesuai perkembangan.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan, “Teknologi harus memanusiakan manusia, bukan mengorbankan masa kecil anak-anak kita.” Pemerintah berharap ruang digital Indonesia dapat menjadi lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi generasi muda, sekaligus memastikan transformasi digital berjalan seiring dengan perlindungan anak. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong orang tua dan pendidik untuk lebih aktif terlibat dalam membimbing anak-anak dalam menggunakan teknologi.
Seperti pada akun Instagram @danielchtarigan menyuarakan pendapat terkait kebijakan ini, menyatakan bahwa “Pembatasan media sosial bagi anak itu bagus tetapi memerlukan penegakan hukum yang kuat dari pemerintah guna mencegah munculnya jalur akses ilegal yang lebih berisiko.” Pandangan ini mencerminkan kekhawatiran yang umum terjadi terkait efektivitas kebijakan, yaitu bagaimana memastikan bahwa pembatasan tidak membuat anak-anak beralih ke platform atau cara yang tidak terkontrol dan lebih berbahaya.
Selain itu, terdapat berbagai perspektif lain yang muncul di masyarakat, antara lain dari Kelompok Orang Tua. Sebagian merasa terbantu dengan kebijakan ini sebagai bentuk perlindungan tambahan, namun sebagian lain khawatir akan kesulitan dalam mengawasi anak yang mungkin menemukan cara untuk tetap mengakses media sosial secara diam-diam.
Kemudian pada Dunia Pendidikan, banyak pihak yang mengingatkan agar pembatasan tidak menghambat akses anak terhadap sumber belajar daring yang positif, seperti konten edukasi di platform YouTube atau kolaborasi akademik melalui jejaring digital.
Tantangan utama dalam penerapan kebijakan ini adalah bagaimana memastikan verifikasi usia yang akurat tanpa melanggar privasi anak, serta menyediakan alternatif ruang digital yang positif bagi anak-anak untuk belajar dan berinteraksi. Beberapa negara di dunia yang telah menerapkan kebijakan serupa juga menghadapi tantangan serupa, seperti kasus anak yang menggunakan data orang tua untuk mendaftar akun atau mengakses platform melalui VPN.
Untuk menjadikan kebijakan ini lebih komprehensif dan efektif, diperlukan langkah-langkah tambahan, antara lain seperti Penyediaan Alternatif Platform Edukatif, Pemerintah dapat bekerja sama dengan penyelenggara platform untuk mengembangkan atau mempromosikan layanan digital yang khusus dirancang untuk anak-anak, dengan konten yang mendukung perkembangan kognitif dan sosial mereka. Kemudian Pendidikan Digital untuk Anak dan Orang Tua, mencakup pelatihan tentang literasi digital, keamanan online, dan cara menggunakan teknologi secara positif perlu diberikan secara masif, baik di sekolah maupun melalui program masyarakat.
Selain itu Kerjasama Internasional perlu diperhatikan. Perlindungan anak di ruang digital tidak mengenal batas negara, sehingga kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional diperlukan untuk menangani masalah seperti konten berbahaya yang berasal dari luar negeri dan penipuan online yang berskala global, dan melakukan evaluasi Berkala.
Penulis: Linis Yunita A. & Citra Aulia Fadila
Editor: Annisa Cardina
Dokumentasi: Kompas.tv
