Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang Raya menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, pada Senin, 20 Oktober 2025 sebagai bentuk evaluasi kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama satu tahun. Setelah memasuki fase satu tahun pertama pemerintahan Prabowo dan Gibran tidak terlepas dari polemik dan kritik publik mengenai kinerja mereka dalam berbagai sektor strategis.
Masih banyak kekurangan dalam implementasi program kerjanya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi besar-besaran, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tidak dilanjutkan dan tidak transparannya pemerintah. Kekurangan ini menjadi pemicu di kalangan publik yang menimbulkan aksi demonstrasi untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Prabowo dan Gibran.
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) turut andil dalam melakukan aksi demonstrasi. Bukan hanya sebagai solidaritas dan bentuk aksi, tetapi BEM-KM Udinus juga turut menyampaikan orientasi nya pada demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai bentuk pertentangan atas kinerja selama satu tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran.
“Ada sekitar dua puluh dua tuntutan yang akan kita sampaikan, tapi pada kenyataannya tidak menemukan titik temu disini. Pada akhirnya membuat kita sama-sama merasa capek” ujar Luklu’un Aulia, selaku Presiden Mahasiswa Udinus.
Merasa tidak ada jawaban dan tidak ada tindak lanjut atas aksi demonstrasi yang telah dilakukan, karena hanya mendapat jawaban yang membuat para mahasiswa merasa digantungkan.
“Saya Iwan, Asisten Satu Provinsi Jawa Tengah dan akan saya sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, terimakasih” ujar Iwan membuat para mahasiswa geram atas jawabannya yang tidak menunjukkan tindak lanjut atas permasalahan yang terjadi, seperti seorang pengecut.
Adapun tuntutan-tuntutan yang diajukan dalam pelaksanaan aksi demonstrasi, yaitu sebagai berikut:
- Menagih realisasi janji membuka 19 juta lapangan pekerjaan di tengah lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pergeseran ke sektor informal.
- Menuntut kesejahteraan dan perlindungan buruh.
- Kawal reformasi Polisi Republik Indonesia (Polri).
- Dorong reformasi hukum.
- Menuntut transparansi dan audit total program MBG.
- Publikasikan belanja pertahanan dan hentikan militerisasi.
- Menuntut hentikan satuan militer baru yang merampas tanah rakyat.
- Mendesak pemerintah memangkas belanja tidak produktif dan mengalihkan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja rakyat.
- Memastikan orientasi kabinet untuk efektivitas kebijakan kepada rakyat.
- Menolak korporasi lahan.
- Menuntut evaluasi alat penegak hukum untuk tidak menjadi alat kekuasaan.
- Menolak kebijakan penambahan 10 persen etanol pada Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Cabut Undang-Undang (UU)dan tambang yang tidak pro ke masyarakat.
- Usut tuntas penangkapan dan kematian aktivis-aktivis.
- Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap keracunan makanan.
- Optimalisasi distribusi dan kualitas makanan.
- Mendesak pemerintah terkait transparansi dan pengawalan ketat terhadap program Koalisi Merah Putih (KMP).
- Mewujudkan reforma agraria sejati.
- Atasi banjir rob di Pantura.
- Tolak keputusan two state Palestina.
- Copot Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Kapolda) Jawa Tengah.
- Mendorong keadilan substantif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Aksi yang digelar tersebut masih bersifat kondusif. Hingga menjelang sore, aksi tersebut tetap berlangsung dengan kondusif meskipun tidak mendapat respon yang akan menindak lanjutkan permasalahan ini dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Gubernur Jawa Tengah menimbulkan kekecewaan dari para mahasiswa.
Penulis: Linis Yunita Anggreni
Dokumentasi: BEM-KM Udinus
Editor: Dinar Emilia
